Awal Organisasi Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandesche Padvinders Organisatie (NPO) pada 1912 yang kemudian berubah nama menjadi Nederlands Indische Padvinders Vereniging (NIVP) pada 1916, di tahun yang sama Mangkunegara VII membentuk Organisasi Kepanduan pertama Indonesia dengan nama Javaansche Padvinder Organisatie (JPO).
Lahirnya JPO memicu gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu diantaranya Hizbul Wahton (HM) pada 1918, JJP (Jong Java Padvinderij) pada 1923, Nationale Padvinders (NP), Nationaal Indonesische Padvinderij (NATIPIJ), Pandoe Pemoeda Sumatra (PPS) dan dan penyatuan organisasi pandu diawali dengan lahirnya INPO (Indonesische Padvinderij Organisatie) pada 1926 sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, Nationale Padvinderij Organisatie (NPO) dan Jong Indonesische Padvinderij Organisatie (JIPO).
Melihat semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Padvinder. Oleh karena itu K.H Agus Salim memperkenalkan istilah “Pandu” atau “Kepanduan” untuk organisasi Kepramukaan milik Indonesia. Pada 23 Mei 1928 muncul PAPI (Persaudaraan Antar Pandu Indonesia) yang anggotanya terdiri dari INPO, SIAP, NATIPIJ, PPS. Setelah kemerdekaan lahirlah kepanduan yang bersifat nasional yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember 1945. Dalam perjalanan sejarahnya organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi, menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut maka dibentuklah PERKINDO (Persatuan Kepanduan Indonesia), namun juga terkendala karena kurangnya kekompakan antara anggota yang tergabung didalamnya.
Pada 1960 pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia, sebagai tindak lanjut upaya tersebut pada 9 Maret 1961 Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan indonesia, presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbaharui, aktivitas pendidikan haruslah diganti dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu dengan nama Pramuka. Dalam kesempatan ini juga Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono XI, Prof. Prijono. Dr. A. Aziz Saleh serta Achmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka.
Hasil kerja panitia tersebut yaitu dikeluarkannya lampiran keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada 20 Mei 1961 tentang gerakan Pramuka, maka peristiwa ini disebut sebagai Hari permulaan Tahun kerja. Pada 30 Juli 1961 bertempat di Istora Senayan, seluruh tokoh–tokoh kepanduan indonesia menyatakan menggabungkan diri dengan orgnaisasi gerakan Pramuka, dan hari bersejarah ini disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Pada 14 Agustus 1961 dilakukan MAPINAS (Majelis Pimpinan Nasional) yang diketuai oleh Presiden Soekarno, wakil ketua I Sultan Hamengkubuwono XI dan wakil ketua II Brigjen TNI Dr. A. Azis Saleh. Ditandai dengan penyerahan panji-panji pramuka oleh Presiden Soekarno kepada tokoh-tokoh pramuka dihadiri oleh ribuan anggota pramuka untuk memperkenalkan gerakan Pramuka kepada Masyarakat, maka peristiwa ini dikenal sebagai hari lahir Pramuka yang sampai saat ini masih diperingati.
